Percuma Di Pilah? Ternyata Begini Nasib Sampah Kita Di TPA
Percuma Di Pilah? Ternyata Begini Nasib Sampah Kita Di TPA Yang Telah Di Beberkan Para Pakar Mengenai Sumber Masalahnya. Kesadaran masyarakat Indonesia untuk memilah sampah perlahan meningkat. Dan tempat sampah berwarna, kampanye lingkungan. Terlebihnya hingga edukasi dari sekolah dan komunitas semakin sering di temui. Namun, muncul satu pertanyaan yang kerap membuat publik frustrasi dan berspekulasi seperti Percuma Di Pilah. Jika akhirnya bercampur lagi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)? Pertanyaan ini bukan tanpa alasan. Banyak warga mengaku kecewa setelah melihat truk pengangkut mencampur sampah organik dan anorganik. Serta jadi pernyataan seperti Percuma Di Pilah ini. Para pakar pengelolaan lingkungan pun angkat bicara. Kemudian menjelaskan bahwa persoalan sampah di Indonesia jauh lebih kompleks daripada sekadar kebiasaan memilah. Berikut fakta-fakta yang terjadi saat ini terkait nasib sampah di TPA dan penjelasan para ahli mengenai akar masalahnya.
Sebagian Besar Sampah Masih Berakhir Di TPA Terbuka
Fakta pertama yang di ungkap para pakar adalah dominasi sistem open dumping atau pembuangan terbuka. Banyak TPA di Indonesia masih beroperasi dengan cara menumpuk sampah tanpa pengolahan lanjutan yang memadai. Menurut ahli pengelolaan limbah, kondisi ini membuat sampah yang sudah di pilah di hulu kehilangan fungsinya. Ketika sampai di TPA, sampah kembali tercampur, menghasilkan gas metana, lindi beracun, dan pencemaran tanah. Inilah yang memunculkan anggapan bahwa memilah sampah terasa sia-sia. Padahal masalah utamanya ada pada sistem pengelolaan di hilir.
Infrastruktur Pengolahan Sampah Belum Siap Menampung Pemilahan
Pakar lingkungan menegaskan bahwa pemilahan sampah hanya efektif jika di dukung infrastruktur yang memadai. Faktanya, fasilitas pengolahan seperti bank sampah, tempat pengolahan terpadu. Dan juga dengan daur ulang masih terbatas jumlah dan kapasitasnya. Akibatnya, sampah terpilah dari rumah tangga tidak memiliki jalur distribusi yang jelas. Sampah organik yang seharusnya di komposkan. Serta sampah anorganik yang bisa di daur ulang akhirnya menumpuk di tempat yang sama. Para ahli menyebut kondisi ini sebagai “kesenjangan sistem”, di mana perilaku masyarakat sudah maju. Akan tetapi kebijakan dan fasilitas tertinggal.
Volume Sampah Terlalu Besar, TPA Kewalahan
Fakta lain yang tak kalah penting adalah besarnya volume sampah harian di Indonesia. Pertumbuhan penduduk dan pola konsumsi yang semakin instan. Terlebih yang membuat produksi sampah meningkat tajam setiap tahun. Pakar persampahan menjelaskan bahwa TPA saat ini bekerja di luar kapasitas ideal. Dalam kondisi darurat, prioritas pengelola adalah mengangkut sampah secepat mungkin. Tentunya agar tidak menumpuk di permukiman. Akibatnya, aspek pemilahan sering dikorbankan demi kecepatan dan efisiensi jangka pendek. Kondisi ini memperkuat stigma bahwa sampah akhirnya bercampur. Meski akar masalahnya adalah beban sistem yang terlalu berat.
Edukasi Jalan, Regulasi Dan Penegakan Masih Lemah
Para pakar sepakat bahwa edukasi masyarakat saja tidak cukup. Indonesia sebenarnya sudah memiliki regulasi terkait pengelolaan sampah. Serta yang termasuk kewajiban pemilahan dari sumber. Namun, penegakan aturan masih lemah dan tidak merata. Di banyak daerah, tidak ada sanksi maupun insentif yang jelas terkait pemilahan sampah. Akibatnya, sistem berjalan setengah hati. Pakar kebijakan lingkungan menilai bahwa tanpa kepemimpinan daerah yang kuat dan konsisten. Maka upaya memilah sampah akan terus terasa percuma di mata masyarakat.
Menurut para ahli, memilah sampah tidak pernah percuma, tetapi manfaatnya belum sepenuhnya terasa. Karena sistem pengelolaan sampah Indonesia masih timpang. Masalahnya bukan pada kesadaran warga. Namun melainkan pada rantai pengelolaan yang terputus antara rumah tangga, pengangkutan, dan TPA. Para pakar menekankan bahwa pemilahan adalah fondasi penting. Tanpa itu, sistem daur ulang dan pengolahan tidak akan pernah berjalan optimal. Namun, fondasi ini harus di sertai pembangunan infrastruktur, perbaikan tata kelola TPA, serta kebijakan tegas dari pemerintah.
Jadi pada intinya memperhatikan keseluruhannya sangat penting. Sehingga tidak menimbulkan spekulasi seperti Percuma Di Pilah.
