Permukiman Liar TPU Kebon Nanas Kini Berumah Permanen
Permukiman Liar Di Kawasan TPU Kebon Nanas Mulai Menarik Perhatian Publik Karena Kini Berubah Menjadi Permukiman Permanen. Permukiman ini awalnya muncul secara perlahan sejak tahun 1980-an dan berkembang tanpa pengawasan ketat dari pihak berwenang. Menurut Ketua RT 015/RW 002 Cipinang Besar Selatan, Sumiati, awalnya hanya ada satu keluarga yang tinggal di atas nisan pemakaman Cina dengan menggunakan terpal sebagai atap. Seiring berjalannya waktu, keberadaan keluarga tersebut menarik perhatian warga lain yang juga tengah mencari tempat tinggal.
Kondisi ini berubah seiring waktu, terutama setelah peristiwa penggusuran pada tahun 1997. Warga yang kehilangan tempat tinggal akibat penggusuran lahan di sekitar kantor Kementerian Lingkungan Hidup mulai mencari lokasi alternatif untuk bertahan hidup. Lahan kosong di area pemakaman pun menjadi pilihan, karena dinilai aman dari relokasi lebih lanjut. Ditambah lagi, saat itu belum ada pagar pembatas atau penanda resmi bahwa lahan tersebut merupakan wilayah yang tidak boleh dihuni.
Bertahun-tahun kemudian, perlahan mulai bermunculan bangunan semi permanen hingga kini telah berubah menjadi rumah-rumah permanen. Sumiati mengaku sempat terkejut melihat bangunan tersebut muncul begitu saja tanpa laporan sebelumnya. Ia juga mengatakan telah memberi imbauan agar tidak membangun lebih lanjut, namun imbauan tersebut tidak sepenuhnya diindahkan warga. Bahkan, sebagian warga mulai melakukan renovasi dan memperluas hunian mereka tanpa izin resmi.
Permukiman Liar ini kini menjadi salah satu isu kompleks di wilayah tersebut. Selain persoalan tata ruang dan hukum, muncul pula persoalan sosial yang menyertainya. Banyak warga yang merasa sudah menjadi bagian dari lingkungan sekitar meski tinggal di atas tanah pemakaman. Beberapa di antaranya bahkan telah memiliki KTP dan tercatat sebagai warga resmi di RT setempat. Situasi ini membuat proses relokasi atau penertiban menjadi semakin rumit. Tanpa solusi yang terencana, masalah ini dikhawatirkan akan terus meluas dan menimbulkan ketegangan sosial di kemudian hari.
Perkembangan Bangunan Dan Jumlah Penghuni
Permukiman yang awalnya hanya dihuni satu kepala keluarga kini telah berkembang menjadi lingkungan padat yang dihuni oleh puluhan hingga ratusan orang. Perkembangan Bangunan Dan Jumlah Penghuni menjadi salah satu tanda bahwa kawasan tersebut mengalami transformasi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Bangunan yang sebelumnya hanya berupa tenda dan terpal seadanya kini berubah menjadi rumah berdinding tembok, beratap seng atau genteng, bahkan dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti listrik, air bersih, dan saluran pembuangan. Banyak penghuni telah tinggal di sana lebih dari 20 tahun, membesarkan keluarga, dan menganggap kawasan itu sebagai rumah tetap mereka. Beberapa di antaranya bahkan melakukan renovasi secara bertahap, menambahkan lantai kedua atau memperluas bangunan ke area sekitar.
Kondisi ini mencerminkan bahwa permukiman di atas TPU tersebut tidak lagi bersifat sementara, melainkan telah berubah menjadi kawasan yang secara sosial dan fisik mapan. Bahkan, sejumlah bangunan kini memiliki struktur permanen yang dirancang untuk jangka panjang, lengkap dengan pagar, teras, dan ruang tamu. Peningkatan kualitas hunian ini berlangsung tanpa pengawasan atau campur tangan dari pemerintah setempat, membuat pertumbuhan kawasan sulit dikendalikan. Meski begitu, tidak ada sistem tata ruang yang tertib di wilayah tersebut, sehingga penataan lingkungan menjadi semrawut dan menyulitkan akses bagi warga baru maupun pengunjung makam.
Permasalahan besar yang timbul dari kondisi ini adalah status hukum tanah dan bangunan yang berdiri di atas lahan pemakaman. Karena seluruh area merupakan tanah milik pemerintah, tidak satu pun penghuni memiliki sertifikat atau legalitas atas rumah yang mereka tempati. Hal ini menjadikan mereka sangat rentan terhadap penggusuran sewaktu-waktu apabila kebijakan relokasi diberlakukan secara mendadak. Selain aspek hukum, ketegangan juga terjadi antara penghuni dan keluarga peziarah yang merasa akses mereka ke makam leluhur terhambat. Tidak jarang muncul konflik kecil akibat batas-batas area pemakaman yang sudah tidak jelas lagi.
Permukiman Liar Dan Tantangan Tata Kota Berkelanjutan
Fenomena Permukiman Liar dan Tantangan Tata Kota Berkelanjutan tidak hanya menjadi perhatian di TPU Kebon Nanas, melainkan juga di berbagai kota besar di Indonesia. Banyak lahan publik, termasuk tanah milik negara, secara perlahan berubah fungsi menjadi tempat tinggal tanpa izin yang sah. Kondisi ini menciptakan ketidakteraturan dalam tata ruang kota, menyulitkan pengawasan, serta memperburuk kualitas lingkungan. Pemerintah pun dihadapkan pada dilema besar antara penegakan aturan tata kota dan perlindungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah yang menggantungkan hidup mereka di lahan tersebut. Di satu sisi, ada kebutuhan akan ketertiban kota; di sisi lain, ada kebutuhan mendesak akan tempat tinggal layak bagi warga kurang mampu.
Kompleksitas bertambah ketika para penghuni telah menetap selama puluhan tahun dan membentuk komunitas sosial yang solid. Sebagian besar sudah memiliki dokumen kependudukan resmi seperti KTP dan KK, sehingga keberadaan mereka tidak bisa begitu saja dianggap ilegal. Dalam proses penanganannya, diperlukan pendekatan yang lebih manusiawi dan tidak semata-mata menitikberatkan pada aspek hukum. Relokasi, jika dilakukan, harus mempertimbangkan kebutuhan dasar warga serta memberikan jaminan hidup yang layak di lokasi baru. Jika tidak, relokasi hanya akan memindahkan masalah ke tempat lain, bukan menyelesaikannya.
Solusi jangka panjang perlu dirancang melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan para penghuni. Perencanaan yang partisipatif memungkinkan semua pihak terlibat aktif dalam mencari jalan keluar terbaik. Pemerintah Jakarta Timur, khususnya, diharapkan mengambil kebijakan strategis yang mengutamakan keseimbangan antara penataan kota dan perlindungan hak hidup warga.
Di sisi lain, keberadaan permukiman di area pemakaman menimbulkan isu kultural dan sosial yang tak kalah penting. Banyak warga yang telah menyatu dengan lingkungan tersebut dan menjadikannya bagian dari identitas mereka. Namun, nilai-nilai penghormatan terhadap makam sebagai tempat peristirahatan terakhir juga harus dijaga. Penyelesaian yang adil dan komprehensif menjadi kunci utama agar tidak menimbulkan konflik sosial berkepanjangan.
Respons Publik Dan Isu Keadilan Sosial
Isu permukiman liar di atas TPU turut menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan masyarakat. Respons Publik Dan Isu Keadilan Sosial menjadi sorotan utama dalam diskusi mengenai keberadaan hunian di atas lahan pemakaman. Sebagian publik menganggap tindakan warga sebagai pelanggaran terhadap norma, hukum, dan nilai budaya, namun sebagian lainnya memahami bahwa kondisi tersebut terjadi karena keterpaksaan. Situasi ini menggambarkan ketimpangan sosial yang nyata di kota-kota besar, di mana tidak semua warga memiliki akses yang sama terhadap tempat tinggal yang layak.
Pakar tata kota dan aktivis perumahan menegaskan pentingnya kehadiran kebijakan hunian yang inklusif dan berpihak pada masyarakat kecil. Banyak warga yang menempati area ilegal bukan karena niat melanggar hukum, tetapi karena tidak mampu menjangkau harga properti yang terus meningkat. Kurangnya program perumahan rakyat yang terjangkau semakin memperparah situasi dan memaksa warga mencari alternatif tempat tinggal di lahan tak resmi.
Jika pendekatan yang adil dan manusiawi tidak segera diterapkan, maka ketegangan sosial akan terus berkembang. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang tidak hanya bersifat penertiban, tetapi juga solutif dan partisipatif. Tanpa kejelasan arah kebijakan dan komitmen bersama, persoalan ini akan terus menjadi lingkaran tak berujung yang melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Sebab pada akhirnya, yang menjadi korban dari kelambanan ini adalah mereka yang paling rentan, yaitu penghuni Permukiman Liar.
