Refleksi 79 Tahun Polri : ini Dia Harapan Dari Kardinal Suharyo
Refleksi Hut Polri Ke-79 Tahun Dengan Tema Yang Diusung Tahun Ini, “Polri Untuk Masyarakat” Yuk Kita Bahas Bersama Di Artikel Ini. menjadi ajakan terbuka bagi seluruh elemen korps Bhayangkara untuk memperkuat relasi dengan publik. Namun, di tengah perayaan tersebut, muncul sebuah suara reflektif dari tokoh agama nasional, Kardinal Ignatius Suharyo, yang mengingatkan bahwa slogan yang digaungkan tidak boleh berhenti sebagai retorika belaka.
Dalam pernyataannya, Kardinal Suharyo menekankan pentingnya mewujudkan tema tahunan itu melalui tindakan nyata dan konsisten. Ia menyampaikan bahwa harapan besar masyarakat terhadap Polri adalah pelayanan yang lebih manusiawi, profesional, serta terbuka terhadap kritik dan pembaruan. “Tema ini sangat bagus, tetapi harus diwujudkan sedikit demi sedikit, bukan sekadar menjadi slogan setiap ulang tahun,” ungkap Suharyo.
Pernyataan tersebut bukan tanpa dasar. Selama beberapa tahun terakhir, kepercayaan publik terhadap institusi Polri mengalami dinamika yang cukup signifikan. Beberapa kasus pelanggaran etika dan hukum di tubuh Polri sempat mencederai citra institusi. Namun di sisi lain, upaya reformasi internal terus dilakukan, baik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun pembenahan sistem pelayanan publik.
Kardinal Suharyo mengajak Polri untuk menjadikan peringatan HUT ke-79 ini sebagai momentum introspeksi. Bagi beliau, usia 79 tahun bukan sekadar angka, melainkan akumulasi dari pengalaman panjang dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keutuhan bangsa. Oleh karena itu, Refleksi menjadi langkah awal untuk memperbaiki hal-hal yang belum maksimal sekaligus menguatkan apa yang sudah berjalan baik. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis, menambahkan bahwa keberpihakan Polri kepada masyarakat harus terus ditunjukkan melalui kinerja yang presisi, adil, dan transparan Refleksi.
Polri Memiliki Peran Sentral Dalam Menjaga Stabilitas Nasional
Sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, Kepolisian Republik Indonesia Polri Memiliki Peran Sentral Dalam Menjaga Stabilitas Nasional. Selama 79 tahun pengabdiannya, Polri telah mencatat berbagai keberhasilan penting yang menunjukkan komitmennya dalam menegakkan hukum dan melindungi masyarakat Indonesia dari berbagai bentuk ancaman.
Salah satu bentuk kesuksesan Polri yang paling nyata adalah kemampuannya dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, terutama dalam situasi kritis seperti Pemilu, bencana alam, maupun aksi unjuk rasa besar. Dalam beberapa gelaran pemilu, Polri berhasil mengamankan jalannya pesta demokrasi secara damai dan tertib, mengerahkan ribuan personel untuk memastikan tidak terjadi konflik horizontal. Polri juga secara aktif bersinergi dengan TNI dan aparat daerah dalam menanggulangi potensi gangguan keamanan, termasuk di daerah rawan konflik seperti Papua dan perbatasan Kalimantan.
Dalam bidang penegakan hukum, Polri menunjukkan keberhasilannya melalui pengungkapan berbagai kasus besar. Kasus-kasus korupsi, narkotika, terorisme, serta kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia dan kejahatan siber menjadi fokus kerja Polri dalam beberapa tahun terakhir. Satuan-satuan khusus seperti Densus 88 Antiteror, Satgas Narkoba, dan Direktorat Tindak Pidana Siber terus berperan aktif dalam memberantas jaringan kejahatan yang meresahkan masyarakat. Operasi seperti “Operasi Nemangkawi” di Papua dan “Operasi Lilin” untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru juga menunjukkan kesiapan Polri dalam berbagai skenario.
Kemajuan teknologi juga dimanfaatkan secara optimal oleh Polri. Melalui program Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, dan Berkeadilan), Polri melakukan digitalisasi pelayanan publik seperti pembuatan SIM, SKCK, dan pelaporan pengaduan masyarakat. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mempersempit celah birokrasi yang sebelumnya rawan disalahgunakan. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan dan kritik, tidak bisa dipungkiri bahwa Polri telah menjadi lembaga yang terus bergerak maju.
Secara Umum, Publik Menilai Bahwa Refleksi Dari Tokoh Agama Tersebut Sangat Relevan
Pernyataan Kardinal Ignatius Suharyo yang menyoroti pentingnya mewujudkan slogan “Polri untuk Masyarakat” sebagai aksi nyata, mendapat beragam tanggapan dari masyarakat. Secara Umum, Publik Menilai Bahwa Refleksi Dari Tokoh Agama Tersebut Sangat Relevan dan mewakili keresahan banyak warga terhadap kinerja aparat kepolisian selama ini.
Di berbagai media sosial, banyak netizen menyambut baik pernyataan Kardinal Suharyo sebagai bentuk dukungan moral dan dorongan terhadap reformasi internal Polri. Warga menganggap bahwa kritik yang membangun dari tokoh agama dapat menjadi pemicu bagi institusi kepolisian untuk lebih berpihak kepada rakyat, bukan hanya menjalankan tugas secara administratif. “Sudah waktunya Polri menunjukkan sikap empati dan transparansi. Kami ingin polisi yang tidak arogan dan benar-benar melayani,” tulis seorang pengguna di platform X (sebelumnya Twitter).
Tak sedikit pula masyarakat yang membandingkan antara slogan dan realitas. Beberapa kasus yang menyangkut oknum polisi, seperti pelanggaran hukum, kekerasan berlebihan, dan dugaan suap, masih membekas dalam ingatan kolektif publik. Meski begitu, masyarakat juga mengakui adanya perbaikan-perbaikan dalam pelayanan kepolisian. Seperti pembentukan Satgas Presisi dan upaya digitalisasi pelayanan SIM dan SKCK. “Kalau bicara pelayanan, sudah lebih cepat sekarang. Tapi soal perilaku oknum, itu yang masih bikin kami was-was,” ujar Rudi, warga Jakarta Selatan.
Warga juga menilai bahwa usia ke-79 Polri harusnya menjadi momen untuk memperbarui komitmen terhadap nilai-nilai pengabdian. Banyak yang berharap agar Polri mampu menjadi institusi yang netral, profesional, dan bebas dari kepentingan politik menjelang Pemilu 2029. Kepercayaan publik, menurut mereka, tidak dibangun dalam sehari, melainkan melalui sikap konsisten dan jujur dari setiap anggota kepolisian. Sebagian besar masyarakat menyambut baik adanya masukan dari tokoh agama dan masyarakat sipil.
Pertama, Peningkatan Integritas Dan Akuntabilitas Internal Menjadi Hal Paling Mendesak
Meskipun Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah mencatat berbagai keberhasilan dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dibenahi untuk memastikan Polri menjadi lembaga yang lebih profesional, humanis, dan dipercaya publik. Langkah-langkah perbaikan ini penting agar Polri dapat merespons tantangan zaman dan harapan masyarakat secara lebih adaptif.
Pertama, Peningkatan Integritas Dan Akuntabilitas Internal Menjadi Hal Paling Mendesak. Masih adanya kasus penyalahgunaan wewenang, suap, serta kekerasan oleh oknum polisi menunjukkan bahwa pengawasan internal harus diperkuat. Sistem pengawasan yang transparan, termasuk optimalisasi fungsi Divisi Propam. Dan pengaduan publik secara digital, harus dilakukan secara konsisten agar tidak ada lagi kesan “tak tersentuh” di tubuh Polri.
Kedua, pendekatan pelayanan yang lebih humanis dan empatik juga perlu ditingkatkan. Dalam banyak kasus, masyarakat merasa takut atau enggan berurusan dengan polisi karena pengalaman buruk masa lalu. Polri harus aktif menampilkan wajah yang ramah, solutif, dan bersahabat. Bukan hanya saat kegiatan formal, tetapi juga dalam setiap interaksi dengan warga. Pelatihan komunikasi publik, pemahaman HAM, serta pengelolaan konflik sosial perlu menjadi bagian penting dalam pendidikan anggota.
Ketiga, reformasi di tingkat rekrutmen dan pendidikan. Seleksi anggota Polri harus dilakukan dengan prinsip meritokrasi dan bebas dari praktik kolusi atau nepotisme. Calon anggota yang terpilih harus dibekali dengan nilai-nilai etika, hukum, dan wawasan kebangsaan secara menyeluruh. Pendidikan di akademi polisi juga perlu menyesuaikan kurikulum dengan tantangan kontemporer, seperti kejahatan digital, siber, dan sosial media. Keempat, perluasan digitalisasi dan transparansi layanan. Masyarakat kini menuntut layanan yang cepat, efisien, dan bebas pungli Refleksi.
